Laporan Hasil Kerja Pansus 11, Rudi Hertoni Minta Sweeping Anak Sekolah Yang Belum Di Vaksin

Pangkalpinang, Narasibabel.id – Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 kali setiap 1 tahun, paling lambat 3 bulan terakhir, Hal tersebut di sampaikan ketua panitia khusus 11, Rudi Hertoni saat menyampaikan Laporan Hasil Kerja Pansus dalam Rapat Paripurna Ketujuh Belas, Senin (18/4) Di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang.

Rudi Hertoni, mengatakan Hal Tersebut berdasarkan UUD 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 71 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2009 tentang laporan evaluasi penyelenggaraan daerah pasal 19 menyebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 kali setiap 1 tahun, paling lambat 3 bulan terakhir.

Baca Lainnya  Komisi III : 16,65 KM Jalan dari Kelapa menuju Kayu Arang Belum Penuhi Standar Jalan Provinsi

“DPRD kota Pangkalpinang harus melakukan 30 hari setelah untuk diterbitkan rekomendasi tersebut laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun 2021,”ungkapnya

Selanjutnya Politis Partai PDI Perjuangan meyebutkan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2019 dan dari hasil pembahasan tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang akhir tahun anggaran 2014

“Kami rekomendasikan berupa penting yang harus ditindaklanjuti sebagai berikutnya oleh pemerintah kota Pangkalpinang kesatu terhadap kesehatan masih terus berlangsung terutama pada usia anak sekolah yang masih belum divaksin karena tidak mendapat izin dari orang tuanya sehingga perlu dilakukan sweping atau pendataan sebagai secara baik-baik atau agama tertentu pada saat ini sehingga akibat penggunaan dana BOS penggunaan dana BOS yang lebih cepat dan tepat sasaran karena banyak siswa yang terbantu dengan adanya ini kepada sekolah swasta yang tidak menerima bantuan dana untuk dilakukan tindakan maupun kepala sekolah mengingat masih banyaknya siswa yang membutuhkan,”ungkapnya

Baca Lainnya  DPRD Kota Pangkalpinang Dukung Kenaikan NJOP yang Adil Bagi Masyarakat

Selanjutnya Rudi Hertoni mengatakan bantuan terhadap anggaran yang tidak terserap secara maksimal diharapkan kedepannya dan sesuai dengan persyaratan agar dapat tumbuh dan berkembang serta sekolah umum dan penataan ruang untuk baru di daerah perumahan baru pinggiran kota.

“Kami berharap penataan ruang jangan berubah-ubah sehingga pembangunan perumahan tidak terjadi di masyarakatndan masih menunggu lebih memperhatikan yang daerahnya untuk lebih aktif dalam rumah yang terkena bencana lainnya agar tidak agar dapat dilaksanakan dengan meningkatkan pelayanan dan melaksanakan hasil rekomendasi tersebut,”pintanya. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

Laporan Hasil Kerja Pansus 12, Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang

Mon Apr 18 , 2022
Pangkalpinang, Narasibabel.id – Bentuk pelaksanaan dari undang-undang nomor 23 tahun […]