![\"\"](\"https:\/\/narasibabel.id\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/IMG-20240712-WA0014.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nPada kesempatan tersebut, Camat Riau Silip yang diwakili oleh Kasi Trantibum dalam sambutannya mengatakan alasan ketidak hadiran Camat dalam acara Penyuluhan Hukum.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
\u201c Terima Kasih kepada LPH dan HAM PANCASILA yang sudah bersedia memberikan penyuluhan hukum di Riau Silip ini. Mohon maaf atas ketidak hadiran Pak Camat dikarenakan beliau ada acara bersama Kapolda Babel dan dilanjutkan dengan acara lainnya. Beliau juga mensupport kegiatan ini dan semoga bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Riau Silip,\u201d katanya. <\/p>\n\n\n\n
Ia juga menuturkan jika acara Penyuluhan Hukum seperti ini baru pertama kali di adakan di Riau Silip. <\/p>\n\n\n\n
\u201cIni pertama kalinya acara penyuluhan dilaksanakan dan sangat bermanfaat bagi Kecamatan Riau Silip yang dinaungi 9 Desa yang kebanyakan masyarakat kurang mampu dan kurang mengerti soal hukum,\u201d katanya. <\/p>\n\n\n\n
Ketua Pengadilan Agama Sungailiat, M. Syarif juga menjelaskan pentingnya isbat nikah yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974. <\/p>\n\n\n\n
\u201c Setiap pernikahan itu wajib di catat dan didaftarkan di Pengadilan Agama (PA -Red)namun kita selaku masyarakat banyak lengah. Asal tahu aja Kalau nikah sirih itu dampaknya sangat banyak karena bagi anak susah nantinya dalam pendaftaran sekolah, terus dalam hal kdrt susah urusannya, dan juga soal waris tidak bisa nuntut. Maka nya kita isbat nikah dan didaftarkan ke PA,\u201d katanya. <\/p>\n\n\n\n
Ia juga menyebutkan mengenai biaya pengurusan perkara. <\/p>\n\n\n\n
\u201c Jangan takut datang ke PA karena dalam pengurusan perkara itu gratis dan biaya murah terutama soal perceraian dan juga soal warisan. Namun saran saya soal warisan kalau bisa diselesaikan secara adat dulu,\u201d pintanya. <\/p>\n\n\n\n
Sementara itu Sapperijanto yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat (PN Sungailiat -Red), Menyebutkan bahwa berkaitan dengan bantuan hukum, Pemerintah sudah mengatur dalam UU bahwa LBH wajib memberikan bantuan hukum secaracuma2-cuma. <\/p>\n\n\n\n
\u201c Dalam UU yang dapat bantuan hukum gratis adalah orang miskin atau tidak mampu secara ekonomi dan akses,\u201d katanya. <\/p>\n\n\n\n
Selain itu ia juga menuturkan jangan takut untuk datang ke PN Sungailiat. <\/p>\n\n\n\n
\u201c Kalian jangan takut datang ke PN Sungailiat karena tidak dipungut biaya ataupun adanya pungli. Karena ada Pos Bakum yang melayani. Selain itu perlu diketahui layanan hukum gratis dimulai dari penahanan, pemeriksaaan saksi maupun barang bukti, penuntutan, pembelaan atau pledoi hingga sampai ke putusan,\u201d tuturnya. <\/p>\n\n\n\n
Dirinya juga menyebutkan bantuan hukum gratis mengenai Perdata. <\/p>\n\n\n\n
\u201c Tidak hanya masalah Pidana saja dapat bantuan hukum gratis, masalah Perdata juga dapat bantuan hukum gratis. Namun masalahnya lebih spesifik ke masalah permohonan ganti nama, akte kelahiran, sengketa tanah seperti konsultasi, pendampingan dalam sidang semuanya gratis,\u201d bebernya. <\/p>\n\n\n\n
Ketua LPH dan HAM PANCASILA, Budiana Rachmawaty, SH, MH mengatakan Kemenkumham memberikan kesempatan kepada LBH untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada orang tak mampu. <\/p>\n\n\n\n
\u201c Setiap LBH wajib memberikan bantuan hukum gratis mulai dari penahanan sampai putusan. Tidak mampu disini yakni orang yang tidak mampu bayar jasa pengacara,\u201d jelasnya. <\/p>\n\n\n\n
Budiana juga menyebutkan LPH dan HAM PANCASILA sudah sering memberikan bantuan hukum secara gratis. <\/p>\n\n\n\n
\u201c Lembaga kami sudah sering memberikan bantuan hukum gratis terutama kepada para napi yang ada di setiap lapas yang ada di Pangkalpinang maupun Sungailiat,\u201d tandasnya. (Humas\/Reza).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Riau Silip, narasibabel.id — Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Azazi Manusia Pancasila (LPH dan HAM […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":10468,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[25,3],"tags":[2399,2396,2398,2395,2397],"newstopic":[],"class_list":["post-10466","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum-kriminal","category-narasi-utama","tag-ham-pancasila","tag-lembaga-bantuan-hukum","tag-lembaga-perlindungan-hukum","tag-lph","tag-penyuluhan-hukum"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/narasibabel.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10466","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/narasibabel.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/narasibabel.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/narasibabel.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/narasibabel.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10466"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/narasibabel.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10466\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10469,"href":"https:\/\/narasibabel.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10466\/revisions\/10469"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/narasibabel.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10468"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/narasibabel.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10466"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/narasibabel.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10466"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/narasibabel.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10466"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/narasibabel.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/newstopic?post=10466"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}