BELITUNG, Narasibabel.id – Pariwisata sebagai salah satu industri yang dapat menambah nilai ekonomi dan dapat digali oleh pemerintah maupun masyarakat. Perhotelan salah satu pilihan utama untuk sarana akomodasi di lokasi wisata.
Hal inilah yang kemudian harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi Kep. Bangka Belitung (Babel) dan sekaligus sebagai langkah awal untuk menambah pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.
Seperti yang dikatakan ketua DPRD provinsi Kep. Babel, H. Herman Suhadi, S.Sos pada saat berkunjung ke wisma Bougenville Tanjung Pandan, bahwa pemerintah provinsi saat ini sudah memiliki aset yang cukup menjanjikan untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan tempat menginap terbaik di Pulau Belitung, Sabtu (20/08).
“Ini sebagai pemikiran awal, jangan sampai ketika Belitung ini sudah menjadi destinasi utama pariwisata kita tidak ikut ambil bagian didalamnya,” ungkapnya.
Menurutnya, wisma bougenville memiliki daya tarik tersendiri selain sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Belitung juga posisinya yang sangat strategis karena berada di pusat jantung kota Tanjung Pandan dan objek wisata Tanjung Pendam. Peluang inilah tentunya yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi untuk mendukung sektor pariwisata di pulau Belitung.
Selain itu hotel juga merupakan salah satu properti yang cukup potensial dan prospektif sebagai media investasi.
“Kita (pemprov) harus hadir sebagai pendukung pariwisata di Belitung ini, salah satunya bisa kita mulai dari sini,” ucapnya.
Untuk itu dirinya pun menyarankan agar nantinya ketika akan membangun harus dengan planning yang bagus dan perlu memunculkan konsep yang asli (cagar budaya) dan ide-ide kreatif sebagai daya tarik dan dapat menjadi pemimpin pasar.
“Kita harus fokus, jangan setengah-setengah kalau memang mau membangun Bougenville sebagai salah satu tempat menginap terbaik di Belitung,” tukasnya.
Dan ini juga akan dijadikan sebagai pilot project bagi aset-aset pemprov dalam memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah.
Turut hadir mendampingi Kepala Badan Keuangan Daerah, M. Haris, AR., AP dan Kepala Bidang Pajak, Rudi, SE. (red)
