Wednesday, February 1, 2023
HomePolitikAksan Visyawan : Perlunya UMKM Dapatkan Informasi Publik guna Untuk Terciptanya Keadilan

Aksan Visyawan : Perlunya UMKM Dapatkan Informasi Publik guna Untuk Terciptanya Keadilan

Bangka, Narasibabel.id – keterbukaan informasi publik sangat penting untuk diketahui dan didapatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) didalam memajukan usahanya.

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Aksan Visyawan, ST,.MH, menjelaskan, Untuk penataan keadilan dan kesinambungan dalam memajukan UMKM, Para UMKM ini perlu mendapatkan keterbukaan informasi publik.

” Keterbukaan Informasi Publik berguna untuk membantu para UMKM dalam mendapatkan informasi dan mengakses informasi “, terangnya, saat penyebaran luasan Perda No.6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di hotel Sunjaya Sungailiat kabupaten Bangka, sabtu (20/08/2022).

Selain itu, informasi publik harus didapatkan pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.

Tujuan Kegiatan tersebut dilaksanakan yaitu dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada UMKM khususnya dan Masyarakat umumnya. Kegiatan ini diikuti puluhan undangan yang berasal dari UMKM pengusaha dan Masyarakat yg ikut dominan Perempuan.

Baca Lainnya  Walikota Molen Bersama Mother Of UMKM, Monica Haprinda Resmikan Taman Kuliner Dealova
Baca Lainnya  Legislator Demokrat Rudi Hartono : Koperasi Dan Usaha Kecil Pejuang Ekonomi

Menurut Aksan yang juga anggota Komisi IV DPRD Babel, Transparasi diperlukan dalam mengelola dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Aksan Visyawan juga ungkapkan dengan Informasi keterbukaan publik dapat permudahkan pembuatan KTP, Kartu Keluarga, SIM, Pembuatan surat tanah, Pembuatan Buku Nikah dan sebagainya.

Para UMKM akan mendapatkan informasi yang aktual agar berguna untuk para UMKM ini guna mendapatkan informasi, misalnya jika ada bantuan modal dari Pemerintah. Dan informasi terkait untuk pengembangan usaha para UMKM seperti jika kalau ada pameran dan sebagainya. Tuntasnya.

“jika tidak adanya transparasi maka disitulah awal ketidakberesan”. Pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Kurtis selaku narasumber, mengatakan, ada tiga alasan dibuatnya Perda No.6 Tahun 2019 yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Baca Lainnya  DPRD Bangka Belitung Bahas Empat Agenda Penting Dalam Satu Paripurna
Baca Lainnya  DPRD Bangka Belitung Bahas Empat Agenda Penting Dalam Satu Paripurna

Pertama, bahwa perda ini dibuat berdasarkan keinginan cita-cita reformasi.
“Ketiga, untuk mendapatkan informasi” kata, Kurtis, Narasumber selaku mantan anggota DPRD Kabupaten Bangka narasumber yang hadir. (red)

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Baca Lainnya  Zufriady Ingin Kota Pangkalpinang Punya Lapak Wisata Kuliner Buka 24 Jam

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments