PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pembahasan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 serta rencana pengesahan PPPK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ruang Banggar DPRD Babel, Rabu (25/09/2024) siang.
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel sementara, Didit Srigusjaya didampingi Wakil Ketua DPRD Babel Edy Iskandar serta anggota DPRD lainnya, dan dihadiri juga Pj Sekda Babel Fery Afriyanto beserta staf.
Dalam RDP tersebut, Didit Srigusjaya membenarkan adanya terjadi penurunan anggaran luar biasa, yang semula dari Rp3,1 Triliun menjadi Rp2,27 Triliun, kurang lebih hampir Rp900 Miliar berkurangnya APBD untuk tahun 2025.
“Tugas kita bagaimana menutup defisit dalam pembahasan APBD anggaran, yang kedua kita sudah sepakat untuk TPP ASN maupun gaji honor tetap tidak ada pengurangan dan tidak ada pemotongan,” ujarnya.
Dia mengatakan pihaknya menemukan ada indikasi pegawai honorer yang tidak aktif.
“Dari data yang disampaikan, ada informasi yang kami terima, ada honorer yang tidak aktif dan kalau tidak aktif ngapain dipekerjakan, justru kalau ada pengurangan atau pemecatan malah membantu mengurangi defisit,” sebutnya.
“Kita akan mencari informasi ini benar apa tidaknya karena yang kita terima kalau ada honorer tidak aktif bekerja tapi masih terima gaji,” cetusnya.
Ditambahkan Didit, semisal ada tuntutan dari mereka, justru pihaknya yang menuntut kenapa mereka hanya ingin digaji tetapi tidak aktif lagi bekerja.
“Untuk persoalan aktif atau tidak aktif honor ini, nanti minggu depan saya minta Setwan mengumpulkan honorer di ruang Banmus semuanya, akan saya pertegas ke mereka, kalian mau kerja atau enggak, saya luruskan kurang lebih seperti itu ya,” tegas Didit.
