Saturday, January 28, 2023
HomePolitikMoU Nota Kesepakatan DPRD Bangka Dengan Kejari Bangka, Tentang Masalah Hukum Perdana...

MoU Nota Kesepakatan DPRD Bangka Dengan Kejari Bangka, Tentang Masalah Hukum Perdana dan TUN

Bangka, Narasibabel.id — DPRD Kab. Bangka Gelar Rapat Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bangka dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka, Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Acara dipimpin oleh ketua DPRD Iskandar,S.Ip, Kepala Kejari, Futin Helena Lauli, SH.,MH dan dihadiri oleh wakil Bupati Bangka Syahbudin,S.IP,M.Trip, FORKOPIMDA , Kepala Dinas,kantor, Camat, Lurah,dan Darma Wanita.

” Kita di kejaksaan itu ada bidang perdata dan tata usaha negara, ini memang harus kita manfaatkan keberadaan nya, karena memang negara sudah memberikan kepercayaan kepada kejaksaan bukan hanya menangani Pidana tapi juga perdata,” Kajari Helena saat di Wawancara awak media, Senin (16/1) di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bangka

Lanjutnya,” Kami bersyukur bahwa pihak DPRD Bangka memberi kepercayaan kepada kami untuk melakukan pendampingan di bidang perdata.

Baca Lainnya  Laporan Hasil Kerja Pansus 11, Rudi Hertoni Minta Sweeping Anak Sekolah Yang Belum Di Vaksin

Jadi kalo ada masalah masalah hukum ya di bidang perdata khususnya dan TUN kami bisa bekerjasama tentunya hasilnya pasti lebih maksimal karena sudah di dampingi oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” harapnya.

Baca Lainnya  Rudi Hartono Gelar Reses Di Desa Lassar

Senada dengan Kajari, Iskandar mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Bangka mendukung mou / kerjasama antara dprd kabupaten bangka dengan kejaksaan negeri tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, sehingga nantinya
kita dapat berkonsultasi dengan pihak kejaksaan negeri, atau mungkin ada hal hal yang kita ragukan jadi kita bisa sharing dengan kejaksaan negeri tentang rancangan peraturan daerah
inisiatif dprd atau ada hal- hal lain yang berkenaan dengan hukum

maka kami bisa minta pendapat hukum dengan kejaksaan negeri, biar kita bisa merasa nyaman dan aman dalam bertugas,”ujarnya

Baca Lainnya  Pemkot Pangkalpinang dan Kanwil DJPb Bangka Belitung Tandatangani MoU Pengelolaan Keuangan

Selain itu Iskandar berharap MoU kerjasama ini dapat meningkatkan Kinerja DPRD kabupaten Bangka.

” Atas nama DPRD Kabupaten Bangka Iskandar berharap Semoga dengan kerja sama ini dapat meningkatkan kinerja DPRD kabupaten bangka dan sekretariat dprd kabupaten bangka lebih baik lagi,” tuturnya.

Untuk ruang lingkup Nota Kesepakatan antara DPRD Kab.Bangka dengan Kejaksaan Negeri Bangka Tentang Penanganan masalah Hukum Bidang Perdata dan TUN adalah sebagai
berikut:

Baca Lainnya  Erwandi A Rani Serap Aspirasi Warga Kelurahan Parit

a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;

b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal
Assistance/LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal
mAudit) di bidang hukum Perdata;

Baca Lainnya  Pilkades Di Tengah Pandemi, Mulkan : Kades Terpilih Harus Mampu Memperkuat Koordinasi Dengan BPD

c. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian layanan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;

d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama, seminar, sosialiasi, magang dan penyediaan narasumber;

e. Kerjasama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana
korupsi. (Mr.FR)

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Baca Lainnya  Mou KUA PPAS 2023 Di Tunda, Ketua DPRD Herman Suhadi Sampaikan Ini

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments