Pj Gubernur Safrizal Audiensi Bersama Sesjen Wantannas, Ini yang Dibahas

PANGKALPINANG – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Safrizal ZA menyambut baik audiensi sekaligus kunjungan kerja dari Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dewan Ketahanan Nasional (Watannas) Republik Indonesia (RI) Laksmana Madya TNI T.S.N.B di Rumah Dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Senin (27/05/2024).

Ia menuturkan, sesuai fungsi dari Dewan Ketahanan Nasional salah satunya adalah memberikan masukan terhadap segala aktivitas sosial, pemerintahan, pertahanan, serta ketahanan kepada Presiden RI.

Read More

“Dan hari ini ada persoalan di Bangka Belitung, oleh karenanya, dalam rangka menyusun kajian dan masukan kepada pemerintah, perlu mengadakan kajian cepat,” ujarnya.

Baca Lainnya  Kabupaten Bangka Juara Umum MTQH ke XII Tingkat Provinsi Kepulauan Babel 2023

Dijelaskan bahwa, dari hal tersebut nantinya bisa memberi masukan kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut terutama soal tata niaga timah, kemunduran ekonomi Babel, potensi kerawanan sosial, dan segala macam temuan yang nanti akan didapat oleh Tim Watannas.

“Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi mendukung dan tentu berharap hal ini sampai ke pengambil keputusan tertinggi sehingga ada satu kebijakan bagi Bangka Belitung dalam mengatasi kesulitan-kesulitan” pungkas Pj Gubernur Safrizal.

Ditambahkannya, langkah tercepat mengatasi kemunduran ekonomi di Babel saat ini bukan hanya dari satu sektor saja, tetapi juga dari melihat potensi sektor lain. Seperti dari aspek sosial, ia mengharapkan Bupati/Walikota untuk memurahkan rezeki bantuan sosial diantara kesulitan masyarakat dengan mengeluarkan PTT dan bantuan beras, serta bantuan- bantuan lain.

Baca Lainnya  Serapan Belanja K/L di Babel Sentuh Angka 86 Persen, Pj Gubernur Safrizal: Kita Optimis Bisa Capai Target

Sementara itu, Sesjen Watannas T.S.N.B mengatakan, tujuan dari kunjungan kerja Watannas RI untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Pulau Bangka khususnya dan Bangka Belitung secara umum. Untuk itu, pihaknya meminta masukan dari pemerintah daerah setempat atas permasalahan tersebut.

“Permasalahannya mungkin ke arah bagaimana kita melakukan segala kebijakan, supaya kebijakan ini berpihak kepada masyarakat sesuai dengan dukungan kelestarian lingkungan, dan pada intinya, kembali lagi kepada tujuan pendiri negara ini yaitu menyejahterakan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, banyak hal yang bisa dilakukan dan pastinya diperlukan kebijakan atau langkah-langkah dari pemerintah pusat untuk lebih fokus pada pemerintah daerah.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *