BABEL,– Plt Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana mengatakan bahwa turbulensi yang terjadi pada sektor pertimahan saat ini, secara langsung telah mengguncang perekonomian masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Hal tersebut disampaikan Hellyana selesai acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel dan perwakilan masyarakat penambang dalam membahas persoalan tata kelola pertambangan timah di Babel.
Dikatakannya para audiensi mendesak agar proses penyusunan juknis IPR dipercepat dan mendesak DPRD Babel untuk bertindak, baik melalui diskresi, atau cara lainnya ke pemerintah pusat.
Ia mengatakan bahwa hal ini juga yang menjadi pemikiran kami semua di DPRD Provinsi Kepulauan Babel.
“Mohon doanya, ini akan kami jadwalkan maraton karena ini persoalan kritis yang menjadi prioritas, dan kami berkomitmen apa yang menjadin keputusan tadi,” ucap Hellyana, Rabu (05/06/2024).
Pihaknya menyadari, bahwa kondisi perekonomian masyarakat Babel sangat memprihatinkan dan perlu tindakan cepat.
Sedangkan terkait dengan diskresi percepatan penerbitan juknis IPR, ia mengatakan bahwa hal ini akan segera dipelajari dulu.
“Rakyat sekarang terhimpit, tentu ini harus jadi perhatian pemerintah pusat. Kalau memang memungkinkan ya dipercepat dan disegerakan IPR nya,” tegas Hellyana.
Sementara itu, Pj Sekda Provinsi Kepulauan Babel, Fery Afrianto mengatakan bahwa juknis IPR ini masih terus berproses di Kementerian ESDM.
“Sekarang kita masih dalam proses pemyelesaian juknis IPR nya, jadi diharapkan semuanya bersabar dan nanti jika sudah ada hasilnya akan kita sampaikan kepada mereka semua.” ujarnya.
