Pentingnya Perlindungan Hukum Negara atas Hak Tanah Adat Melayu

PANGKALPINANG – Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu berkesempatan menjadi narasumber, atau pembicara di Seminar Nasional dengan Tema “Perlindungan Hukum Negara Terhadap Hak Tanah Adat Masyarakat Melayu” bertempat di Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Kep. Babel, Selasa (26/9/2023).

Read More

Seminar nasional ini diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kep. Babel. Dalam sambutannya, Pj Gubernur Suganda mengapresiasi terselenggaranya seminar ini yang dinilainya sangat penting dan krusial di tengah isu pengayoman negara terhadap hak tanah adat yang gencar jadi sorotan publik akhir-akhir ini.

Baca Lainnya  Pj Gubernur Suganda Serahkan Sapi Qurban Presiden RI Ke Warga Desa Kace.

“Melalui seminar ini, semoga kita bisa mempopulasikan rumus-rumusan dan pandangan positif atas peran negara dalam mengayomi terhadap hak tanah adat masyarakat di Babel,” ungkap Suganda.

Dipaparkan Suganda juga, bahwa negara maupun masyarakat tentunya berupaya memastikan agar masa depan bangsa ini berjalan dengan baik.

“Kita menginginkan adanya kesamaan langkah, baik yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan maupun dengan upaya masyarakat adat melindungi hak-hak tanah mereka untuk keseimbangan lingkungan,” jelasnya.

“Kita menginginkan agar tanah adat, tanah desa yang ada di seluruh Bangka Belitung, mendapatkan haknya secara optimal sehingga bisa dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat maupun anak cucu kita nanti,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan, proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, bertujuan agar kepentingan pembangunan dapat berjalan tanpa harus merugikan atau menyebabkan penurunan tingkat kehidupan pemilik tanah dan pemilik hak atas tanah atau benda di atasnya setelah proses pembebasan dilaksanakan.

Baca Lainnya  UKW Ke-8 PWI Babel, Boy : Teruslah Belajar Mengupgrade Profesionalisme Sebagai Jurnalis

“Regulasi di tingkat provinsi, ada Perda nomor 4 tahun 2012 tentang pelestarian adat-istiadat dan pemberdayaan lembaga adat Melayu Babel. Kemudian perda nomor 3 tahun 2019 tentang pelestarian kebudayaan daerah ruang lingkup hanya terbatas pada pemberdayaan pemangku adat pelestarian nilai adat istiadat kebudayaan daerah dan pengembangan kelembagaan adat belum mengakomodir pengaturan hak tanah adat,” imbuhnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Babel Fadhillah Sobri mengungkapkan, bahwa kegiatan ini dalam rangka kuliah perdana tahun ajaran 2023/2024.

“Seperti biasa setiap tahun kita melaksanakan kuliah umum atau kuliah perdana namun tahun ini istimewa karena kuliah perdana di kampus ini diisi dengan seminar nasional,” jelasnya.

Ia sangat bersyukur ada tiga narasumber yang kompeten di bidangnya menjelaskan hal yang sesuai dengan tema. Keberadaan kampus ini harus memberikan atmosfer akademik dan sesuai dengan nilai-nilai dasar ilmu.

Baca Lainnya  Jaga Dua Amanah, Pj Gubernur Suganda Kunjungi Ombudsman Sumsel

“Oleh karena itu tema yang kita ambil berkenaan dengan masalah tanah Melayu dan juga tentang hukum adat. Saya berharap kegiatan ini merupakan awal dari terbentuknya pusat kajian budaya Melayu Babel,” ungkapnya.

Sumber Diskominfo Babel

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *