Mentok, narasibabel.id – Tiga hari telah berlalu (28 Maret 2025 – 30 Maret 2025) nampak terlihat di perairan laut tembelok keranggan nampak hening dan sepi dari aktifitas penambangan. Sepinya aktifitas penambang ilegal tersebut bertepatan dengan acara pisah sambut Kapolres Bangka Barat AKBP Ade Zamrah digantikan oleh AKBP Pradana Aditya Nugraha.
Ketua DPD Badan Advokasi Indonesia (BAI) Provinsi Kepulauan Babel, Jhony Karyono mengatakan jika aktifitas tambang ilegal tembolok keranggan ini hanya sementara.
“Kalau tidak salah pendengaran dari obrolan orang-orang tutupnya tembolok keranggan ini hanya sementara dan katanya sih akan beraktifitas kembali setelah habis lebaran,” katanya, Minggu (30/03/2025).
Ia juga menyebutkan jika emang masih buka selepas lebaran fitri ini berarti ada seseorang yang memiliki power dalam mengatur ataupun mengkondisikan APH setempat.
“Sekarang gini ajalah, jika emang abis lebaran ini tembolok keranggan buka berarti ada bos besar yang mengkondisikannya. Bisa saja Ajang atau Ahyan atau yang lainnya,” sebutnya sembari tersenyum.
Ketika disinggung soal dirinya selaku Ketua DPD BAI apakah mendapat percikan dari para cukong pelaku tambang. Ia ketus bilang tidak.
“Tidak. Saya sama sekali tidak terima apapun dari penambangan tersebut, baik dari penambang, dari panitia bahkan dari pengurusnya yakni gopar dan penampungnya ajang dan ahyan,” jawabnya ketus sembari siap melayangkan surat ke DPP BAI guna meminta menindaklanjuti di Mabes Polri apabila ada aparat yang terlibat selepas lebaran ini tembelok keranggan beraktifitas kembali.
Yopi Herwindo dari DPP Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (KGSAI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap memberikan laporan terkait jika adanya indikasi penyalahgunaan wewenang jabatan.
“Kami dari lembaga KGSAI dalam aktifitas penambangan ilegal perairan laut tembelok keranggan akan mencari data dan mengumpulkan informasi jika adanya penyalah gunaan wewenang jabatan untuk melancarkan aktifitas ilegal yang merusak perairan laut tembelok keranggan untuk kepentingan perorangan,” jawabnya singkat.
Sementara itu salah satu masyarakat keranggan, DD mengatakan selama tembolok keranggan buka tidak pernah mendapatkan apa-apa.
“Dak pernah ku turun ke tembolok keranggan tuk minta-minta walau ku orang keranggan. Ku juga dak pernah diberik kek panitia, gopar, ajang atau ahyan duit hasil dari hasil tambang walau katanya aktifitas penambangan buka dengan alasan tuk masyarakat tembelok keranggan,” bebernya.
Ia juga menyebutkan kalau ketiga orang tersebut sangat terkenal seantero mentok.
“Lah-lah pak, sapa yang dak kenal kek gopar, ahyan dan ajang. Mereka tu bermain gale. Setali tiga uang orang tu. Bapak boleh cek lah dan liat di lapangan waktu tu peran dorang masing-masing. Gopar bagian penimbangan, timah dijual ke ajang dan ahyan,” ungkapnya.
Tidak hanya soal adanya aktifitas tambang dikarenakan alasan masyarakat, tetapi ada juga kabar yang beredar jika adanya uang kordinasi untuk media.
Ketika di telusuri lebih dalam oleh media ternyata uang kordinasi yang katanya untuk media itu tidak benar.
“Mana ada uang kordinasi media yang katanya dipegang oleh oknum wartawan dan gopar. Bahkan antara oknum wartawan dan gopar saling lempar ketika ada rekan media yang datang ke lokasi,” ungkap Reza.
Ia juga menyebutkan banyak rekan media yang dari luar mentok datang ke tembelok keranggan dikarenakan mengetahui kordinasi diurus oknum media.
“Kawan-kwan datang tu karena tau kalau tembelok keranggan beraktifitas tanpa disentuh APH dan juga mendapatkan kabar adanya kordinasi media yang di pegang oleh salah satu oknum media,” sebutnya.
Hal senada juga di sampaikan oleh Febri Yudi, Andi jika selama buka tembolok keranggan tidak pernah mereka menerima kordinasi sama sekali.
“Jangan asal bicara adanya uang kordinasi media. Kalau ada maka tidak mungkin teman-teman dari luar mentok ataupun dari Bangka Barat nanya kek kami sapa yang kordinasi media. Ketika nemui gopar, malah gopar nunjuk kek oknum media tersebut dan justru kebalikan ketika nanya ke oknum media tersebut malah jawab nanti klak dikabarin,” aku mereka bertiga seraya menyebutkan jika kordinasi tuk APH mungkin ada karena tidak ada tindakan sejak buka Tanggal 20 Maret 2025 – 27 Maret 2025 semasa Kapolresnya AKBP Ade Zamrah.
Dalam pemberitaan sebelumnya dibeberapa media massa Ketua DPD Badan Advokasi Indonesia Provinsi Kepulauan Babel, Jhony Karyono dan Ketua Amak Babel, Hadi Susilo meminta agar Kapolres Babar, AKBP Pradana Aditya Nugraha dapat menindak lanjuti kegiatan tambang ilegal di Babar khususnya. (diansyah/tim).
